Opini

Ketika Utang, Data Pribadi, dan Hukum Pidana Beririsan

Ovi Muh., Naufal Haidar, Gilang, Yoki Maolana, Bimo Arifin / Mahasiswa Fakultas Hukum UWM Penagihan utang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan ekonomi modern. Pada mulanya, praktik ini berjalan dalam koridor wajar sebagai pengingat atas kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian perdata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wajah penagihan menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. …

Ketika Utang, Data Pribadi, dan Hukum Pidana Beririsan Read More »

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP(Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia)

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum, Davit, Aditya, Dwi Afandi, Agung Budi Wibowo / Fakultas Hukum UWM Pendahuluan Pembaruan hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai salah satu fase paling menentukan dalam perjalanan sistem peradilan pidana nasional pasca-kolonial. Perubahan ini tidak sekedar menyentuh aspek teknis prosedural, …

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP(Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia) Read More »

Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Realitas Perguruan Tinggi Swasta

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Fakultas Hukum UWM Indonesia tengah memasuki era baru dalam pembangunan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai ruang akademik yang berdiri terpisah dari denyut kehidupan sosial, melainkan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional, pilar penguatan industri strategis, sekaligus instrumen penting transformasi sumber daya manusia. Arah besar ini …

Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Realitas Perguruan Tinggi Swasta Read More »

Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia( Retorika Keadilan dan Praktik Responsif )

Mikael Sulistya, Daryoko, Suryanto, Susanto Waluyo/ Mahasiswa Fakultas Hukum UWM Wacana restorative justice berkembang sebagai kritik terhadap dominasi pendekatan retributif dalam hukum pidana modern. Sistem pemidanaan konvensional menempatkan negara sebagai aktor utama, pelaku sebagai subjek yang dihukum, serta korban dalam posisi marginal. Konsekuensi dari model tersebut terlihat dalam praktik penegakan hukum yang kerap berorientasi pada …

Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia( Retorika Keadilan dan Praktik Responsif ) Read More »

Pancasila: Mencari Keadilan di Tengah Disrupsi Digital

Reyza Teris Kurniawan, Tenang Sitanggang, Suratman, Reza Ahmad Mahasiswa Magister Hukum Universitas Widya Mataram, Perlindungan nilai-nilai ideologis Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan bangsa Indonesia yang berdiri di atas “kemajemukan” sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila lahir sebagai titik temu nilai yang menegaskan bahwa kebebasan, persatuan, dan keadilan tidak boleh saling meniadakan. Dalam konteks ini …

Pancasila: Mencari Keadilan di Tengah Disrupsi Digital Read More »

Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum: Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sepenuhnya Oleh Rakyat

Patmamedia. com (JOGJA) -Wajah penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2025, sangat memprihatinkan. Betapa tidak, di tengah gencarnya upaya penegakan hukum, justru banyak aparat penegak hukum yang terjerrumus tindak pidana. Ironisnya, hal itu terjadi saat mereka (aparat penegak hukum-red) tengah melaksanakan tugas penegakan hukum.  “Hukum sudah tidak dipercaya sepenuhnya oleh rakyat, ” tegas Dr Kelik Endro …

Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum: Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sepenuhnya Oleh Rakyat Read More »

Scroll to Top