Yogyakarta, 23 Agustus 2023 – Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram berkolaborasi dengan Sekretaris Dewan DPRD Surakarta menggelar diskusi bertema “Kajian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Implikasinya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 .” Acara berlangsung pada Rabu, 23 Agustus 2023, di Rich Hotel Yogyakarta.
Seminar yang dihadiri oleh sejumlah akademisi, praktisi hukum, serta anggota DPRD Surakarta ini bertujuan untuk mendalami dampak perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 terkait Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. PP ini diterbitkan untuk menggantikan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang sebelumnya mengatur hal serupa. Dalam konteks ini, perubahan pada peraturan tersebut menimbulkan kewajiban untuk melakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Surakarta No 8 Tahun 2017.
Pemateri utama dalam seminar ini adalah Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Dalam paparannya, Dr. Kelik membahas secara komprehensif perubahan pada PP Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap Perda Surakarta Nomor 8 Tahun 2017. Ia mengungkapkan bahwa karena dasar hukum berubah dengan diterbitkannya PP baru, perlu adanya penyesuaian pada peraturan daerah yang mengatur hal serupa. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian antara peraturan pemerintah dan peraturan daerah.
DPRD Kabupaten Surakarta juga turut aktif dalam acara ini, diwakili oleh Sekretaris Dewan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kajian yang dilakukan oleh DPRD terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2017 guna mengakomodasi perubahan yang terjadi pada peraturan pemerintah. Diharapkan hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi perubahan lebih lanjut pada Perda tersebut, sehingga tetap sesuai dengan arah kebijakan nasional.
Diskusi yang berlangsung setelah sesi presentasi sangat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak perubahan peraturan ini. Para peserta juga berkesempatan untuk bertukar pandangan dan pemikiran seputar solusi terbaik dalam menghadapi perubahan ini. Kegiatan ini sekaligus mendorong kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pihak legislatif dalam menciptakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan dinamika kebijakan nasional.
Seminar ini menjadi langkah awal yang positif dalam menghadapi perubahan peraturan pemerintah yang berdampak langsung pada peraturan daerah. Kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dan DPRD Surakarta diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk menghasilkan kontribusi yang lebih besar dalam mengembangkan regulasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.
