Andika Triyuana, Rafi Ardian, dan Trisno Eko / Magister Hukum, Universitas Widya Mataram
Fenomena kejahatan siber di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, dari sekadar kejahatan individual menjadi kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan celah teknologi dan kelemahan sistem hukum nasional. Kasus peretasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Prabumulih serta pengungkapan sindikat judi online oleh WNA di Bali memperlihatkan satu benang merah: ruang digital telah menjadi locus delicti baru yang kompleks dan sulit dijangkau hukum konvensional.
Dalam kasus peretasan dana BOS, tindak pidana konvensional telah berkembang, menjadi eksploitasi sistem elektronik melalui metode brute force dan akses ilegal. Perbuatan ini secara yuridis memenuhi unsur dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Namun demikian, pendekatan yang hanya menggunakan perspektif “akses ilegal” menjadi tidak cukup ketika pelaku juga melakukan pemindahan dana, yang secara substansi mendekati delik pencurian maupun manipulasi data elektronik.
Di sisi lain, kasus sindikat judi online di Bali menunjukkan eskalasi yang lebih kompleks. Para pelaku memanfaatkan Indonesia sebagai basis operasi dengan menggunakan VPN, sistem call center internasional, dan penyamaran identitas digital, sehingga menciptakan ilusi yurisdiksi. Dalam konteks ini, tindak pidana tidak hanya melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang perjudian, tetapi juga menyentuh aspek keimigrasian dan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa kejahatan siber modern bersifat multi-layered crime, di mana satu perbuatan dapat mengandung beberapa delik sekaligus (concursus delictorum). Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak lagi berpikir secara parsial, melainkan menggunakan pendekatan integratif dan lintas rezim hukum.
Fenomena ini juga mengindikasikan adanya pergeseran dalam konsep kedaulatan negara. Jika sebelumnya kedaulatan hanya dipahami dalam batas geografis, maka kini harus diperluas ke dalam konsep kedaulatan digital. Penggunaan infrastruktur Indonesia untuk melakukan kejahatan terhadap warga negara lain, sebagaimana terjadi dalam kasus judi online, berpotensi menimbulkan friksi diplomatik dan merusak reputasi internasional.
Tantangan terbesar bukan semata pada regulasi, namun pada kapasitas penegakan hukum. Keterbatasan dalam digital forensik, hambatan kerja sama internasional, serta enkripsi data menjadi kendala nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk kerja sama lintas negara, peningkatan kapasitas aparat, serta integrasi sistem pengawasan digital. Maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber telah berkembang menjadi ancaman masif terhadap stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan kedaulatan digital Indonesia.
