Redy Imawan, Sugeng Pamuji / Magister Hukum, Universitas Widya Mataram
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memperluas ruang interaksi manusia, tetapi juga memperluas spektrum kejahatan yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, kejahatan siber tidak lagi berdiri sebagai fenomena teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan serius dalam hukum pidana modern. Dua bentuk kejahatan yang mencerminkan dinamika tersebut adalah akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penipuan berbasis aset kripto.
Akses ilegal merupakan bentuk paling mendasar dari kejahatan siber. Norma ini secara tegas diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengkriminalisasi setiap perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak. Namun, problematika muncul ketika norma ini tidak ditafsirkan secara berlapis. Akses ilegal bukan sekadar tindakan “masuk sistem”, melainkan harus dianalisis melalui gradasi perbuatan, mulai dari sekadar akses hingga perolehan data atau perusakan sistem.
Dalam praktik, banyak analisis berhenti pada unsur “tanpa hak”, tanpa menggali lebih dalam dimensi kesengajaan (mens rea) dan tujuan pelaku. Padahal, dalam konstruksi hukum pidana, perbedaan antara sekadar akses dan akses untuk memperoleh data memiliki implikasi sanksi yang berbeda sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE.
Sementara itu, perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak lagi terbatas pada sistem, tetapi juga merambah ke sektor keuangan digital melalui cryptocurrency. Fenomena influencer kripto memperlihatkan bagaimana otoritas informal di media sosial dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan massal.
Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, yakni adanya tipu muslihat dan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Ketika dilakukan melalui media elektronik, perbuatan tersebut juga dapat dijerat Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen.
Namun demikian, pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan kripto menghadapi tantangan serius. Karakteristik desentralisasi, anonimitas, dan lintas batas negara menyebabkan kesulitan dalam pembuktian maupun penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional seringkali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan inovasi teknologi.
Permasalahan lain terletak pada pembuktian unsur niat jahat. Influencer kerap berlindung di balik dalih “opini” atau “analisis pasar”, padahal dalam praktiknya terdapat manipulasi informasi yang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interpretatif yang progresif untuk membedakan antara kebebasan berekspresi dan penipuan.
Konstruksi hukum pidana modern menuntut keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Penegakan hukum semata tidak cukup tanpa diiringi peningkatan literasi digital masyarakat. Dalam konteks ini, negara melalui regulator seperti Bappebti memiliki peran penting dalam mengawasi ekosistem kripto.
Kejahatan siber modern akhirnya menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi dapat berdiri dalam kerangka konvensional. Diperlukan pendekatan multidisipliner, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar hukum tetap mampu menjaga keadilan dan kepastian hukum di era digital.
