Oleh: Rolinka Abdi Birusatya, Purnama Hutabarat/ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa, yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan global dan nasional. Dalam praktiknya, tindakan terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan rasa takut yang meluas di masyarakat, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Dalam perkembangan mutakhir, terorisme mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai sarana propaganda, radikalisasi, dan rekrutmen anggota baru.
Terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas, serta dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau kerusakan terhadap objek vital strategis. Rumusan ini tercermin dalam UU. No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan perubahan dari regulasi sebelumnya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa terorisme bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang memiliki dimensi ideologis, politis, dan transnasional.
Terorisme dalam realita sosial seringkali dikaitkan dengan agama, khususnya oleh oknum penggunaan istilah “jihad fi sabilillah”. Namun pengaitan tersebut tidak dapat diterima secara akademik maupun normatif tanpa analisis yang komprehensif. Secara etimologis dan teologis, jihad berarti bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebaikan, yang tidak terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup dimensi moral, intelektual, dan spiritual. Bahkan dalam banyak literatur keislaman, dikenal konsep jihad an-nafs sebagai perjuangan melawan hawa nafsu yang justru dianggap sebagai bentuk jihad yang paling utama.
Dengan demikian, menyamakan jihad dengan kekerasan merupakan bentuk ”reduksi” makna yang tidak tepat. Dalam konteks ini, tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama sesungguhnya merupakan distorsi atau penyimpangan ajaran agama. Kelompok ekstrem cenderung menafsirkan konsep jihad secara sempit sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan. Padahal, dalam kerangka ajaran agama, penggunaan kekerasan memiliki batasan yang sangat ketat dan tidak dapat diarahkan kepada masyarakat sipil secara sewenang-wenang.
Fenomena distorsi jihad dalam terorisme tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain kesalahan interpretasi teks agama, pengaruh ideologi radikal, serta kondisi sosial-politik yang tidak stabil. Selain itu, faktor ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk merekrut anggota baru dengan narasi keagamaan yang disederhanakan. Dalam konteks ini, agama dijadikan sebagai alat legitimasi ideologis, bukan sebagai nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi.
Dalam perkembangan global, terorisme tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi bagian dari kejahatan lintas negara (transnational organized crime). Peristiwa seperti serangan World Trade Center (WTC) tahun 2001 menunjukkan bagaimana aksi terorisme dapat berdampak luas dan membentuk persepsi global terhadap agama tertentu. Dampak tersebut tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga melahirkan stigma sosial dan diskriminasi yang berpotensi merusak kohesi sosial.
Dinamika terorisme di Indonesia mulai terlihat sejak akhir dekade 1990-an, dengan berbagai peristiwa pemboman yang terjadi di sejumlah wilayah. Peristiwa Bom Bali tahun 2002 menjadi salah satu momentum penting yang mendorong negara untuk memperkuat kerangka hukum dalam penanggulangan terorisme. Respons negara diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.
Penanggulangan terorisme tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Secara konseptual, kebijakan hukum pidana modern menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penindakan terhadap pelaku, sedangkan pendekatan non-penal dilakukan melalui pencegahan, deradikalisasi, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan deradikalisasi memiliki peran strategis dalam mengubah pola pikir individu yang telah terpapar ideologi ekstrem. Sementara itu pendekatan kontra-radikalisasi difokuskan pada pencegahan penyebaran paham radikal di masyarakat luas, khususnya melalui pendidikan, media sosial, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, peran negara tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun ketahanan ideologi masyarakat.
Peran masyarakat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mencegah radikalisasi atau bahkan terorisme. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman merupakan bagian penting dalam sistem pencegahan terorisme. Dengan demikian, penanggulangan terorisme memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan HAM. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada asas legalitas, due process of law, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang justru dapat merusak legitimasi hukum itu sendiri.
Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi korban terorisme, yang seringkali mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab hukum negara, bukan sekadar kebijakan administratif. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi pelaku (offender-oriented) menuju orientasi korban (victim-oriented) dalam sistem hukum pidana modern.
Terorisme merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami secara parsial. Pengaitan terorisme dengan agama, khususnya melalui, harus dilihat secara kritis dan proporsional. Terorisme bukanlah representasi ajaran agama, melainkan bentuk penyimpangan yang memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi.
Maka penanggulangan terorisme di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, proporsional, dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang sistematis, sehingga tujuan utama berupa perlindungan masyarakat dan terwujudnya keadilan dapat tercapai secara optimal.
