Fatimah Mahmudi Hartono, Hartanto / Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap interaksi sosial dan ekonomi menjadi berbasis data. Fenomena big data memungkinkan pengumpulan, analisis, dan distribusi data pribadi dalam skala besar, sering kali tanpa kontrol penuh dari individu sebagai subjek data. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi sekadar informasi, melainkan menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi dan politik.
Secara konstitusional, pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans UU PDP yang menyatakan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban positif untuk membentuk kerangka hukum yang mampu melindungi individu dari penyalahgunaan data. Disisi lain maraknya kasus kebocoran data di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana UU PDP efektif dalam menjamin kedaulatan data warga negara.
Kerangka Pelindungan Data Pribadi
UU. No. 27 Tahun 2022 tentang PDP menempatkan subjek data sebagai pusat perlindungan melalui pendekatan berbasis hak. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 memuat hak akses, perbaikan, penghapusan, pembatasan pemrosesan, serta hak menggugat dan memperoleh ganti rugi.
Prinsip pemrosesan data dalam Pasal 16 mencakup legalitas, transparansi, pembatasan tujuan, akurasi, keamanan, dan akuntabilitas. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional dalam pengendalian penggunaan data.
Kewajiban pengendali data meliputi persetujuan yang sah, perlindungan keamanan data, dan kewajiban pelaporan kegagalan pelindungan data sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 35, dan Pasal 46. Sanksi pidana terhadap perolehan dan penggunaan data secara melawan hukum diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68.
Konstruksi tersebut mencerminkan pemenuhan asas kepastian hukum melalui prinsip lex certa, lex scripta, dan lex stricta.
Problematika Efektivitas
1. Hambatan Struktural
Pelaksanaan pelindungan data bergantung pada lembaga pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 sampai Pasal 60. Keterlambatan pembentukan lembaga ini menimbulkan ”kekosongan” pengawasan dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.
2. Hambatan Kultural
Rendahnya literasi digital menyebabkan persetujuan diberikan tanpa pemahaman yang memadai. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) mensyaratkan persetujuan yang sah dan eksplisit. Praktik yang terjadi menunjukkan adanya persetujuan formal tanpa kesadaran substantif.
3. Hambatan Teknis
Pelindungan data memerlukan sistem elektronik yang andal sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Ketimpangan infrastruktur digital menyebabkan perlindungan tidak merata dan meningkatkan risiko pelanggaran di wilayah tertentu.
4. Efektivitas Sanksi
Sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan diatur dalam Pasal 57 ayat (3). Daya pencegah sanksi bergantung pada konsistensi penegakan. Tanpa pengawasan yang kuat, sanksi berpotensi bersifat simbolik.
Diskursus: Kajian komparatif menunjukkan pentingnya independensi lembaga pengawas. Penelitian Widyantari dan Sulistiyono (2020) menegaskan bahwa harmonisasi regulasi tanpa penguatan kelembagaan hanya menghasilkan kepatuhan formal (https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384).
Kesimpulan
UU No. 27 Tahun 2022 telah membangun dasar normatif pelindungan data pribadi yang kuat. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, literasi digital masyarakat, dan infrastruktur teknologi. Keterpaduan antara norma, institusi, dan budaya hukum menjadi syarat untuk mewujudkan kedaulatan data secara nyata.
Daftar Pustaka:
UU. No. 27 Tahun 2022 tentang PDP
