Jagad Kurniawan, Alfatih Mukti, Eri Setiawan / Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
Pendahuluan
Sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang majemuk. Hukum tidak hanya diproduksi oleh negara, tetapi juga tumbuh dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat menempati posisi sentral sebagai living law, sementara nilai-nilai keagamaan berfungsi sebagai sumber etis yang mempengaruhi pembentukan norma hukum.
Pendekatan positivistik yang menempatkan hukum semata sebagai produk legislasi tidak lagi memadai. Diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai hukum sebagai institusi sosial. Hukum yang hidup (living law) merupakan hukum yang benar-benar dipatuhi dan dijalankan dalam praktik sosial masyarakat.
Dasar Konstitusional
Konstitusi Indonesia memberikan landasan kuat bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Norma ini memperlihatkan bahwa negara mengakui eksistensi hukum di luar hukum tertulis. Kemudian Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama. Ketentuan ini menjadi dasar bagi masuknya nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan hukum nasional, meskipun tidak selalu dalam bentuk formalisasi langsung. Kedua norma tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional dibangun melalui interaksi antara hukum negara dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.
Hukum Adat sebagai Fondasi Sosial
Hukum adat merupakan refleksi nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karakteristiknya yang tidak tertulis dan fleksibel menjadikannya mampu beradaptasi dengan dinamika sosial.
Mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah menjadi ciri utama. Pendekatan ini mengutamakan keseimbangan dan harmoni sosial dibandingkan dengan kemenangan formal. Dikenal pula konsep hak ulayat sebagai bentuk kepemilikan kolektif masyarakat atas wilayah tertentu. Konsep ini memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan tanah tidak semata bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan kultural.
Hukum adat seringkali memberikan keadilan substantif yang lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan hukum formal. Namun posisi hukum adat kerap melemah ketika berhadapan dengan kebijakan negara yang bersifat administratif.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat, sehingga membutuhkan harmonisasi. Pluralisme hukum menunjukkan adanya interaksi dan bahkan konflik antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam satu ruang sosial.
Peran Nilai Keagamaan dalam Sistem Hukum
Nilai-nilai keagamaan memiliki kontribusi dalam pembentukan hukum nasional, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga dan ekonomi berbasis etika.
Pengaruh tersebut tidak selalu berbentuk norma hukum yang eksplisit, melainkan seringkali hadir sebagai prinsip yang diinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa sektor, nilai keagamaan memberikan dasar normatif bagi pengembangan regulasi yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.
Perkembangan sektor ekonomi berbasis prinsip etis menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat beradaptasi dengan sistem modern. Prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi landasan dalam praktik ekonomi kontemporer. Seyogianya peran nilai keagamaan tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang plural serta memastikan tidak terjadi konflik dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.
Problematika Harmonisasi
Interaksi antara berbagai sumber hukum dalam sistem nasional menimbulkan sejumlah tantangan:
1. Konflik antara hukum negara dan hukum adat.
Kebijakan negara yang bersifat administratif seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai lokal, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Perbedaan orientasi norma.
Hukum negara cenderung menekankan kepastian, sementara hukum adat lebih mengedepankan keadilan substantif.
3. Fragmentasi norma hukum.
Keberagaman sistem hukum tanpa integrasi yang memadai dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.
Dalam perkembangan terbaru, hukum nasional mulai mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat. Pengakuan living law dalam KUHP menandai pergeseran dari pendekatan legal formal menuju pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat.
Pendekatan Integratif
Untuk mengatasi berbagai problem tersebut, diperlukan pendekatan integratif dalam pembangunan hukum nasional.
Pendekatan ini menempatkan:
- hukum nasional sebagai penjamin kepastian hukum
- hukum adat sebagai sumber legitimasi sosial
- nilai keagamaan sebagai dasar etis dan moral
Integrasi dilakukan bukan dengan menyeragamkan, tetapi dengan mengharmonisasikan berbagai sumber hukum sesuai dengan konteksnya.
Langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan, atau melalui turunannya
- Penguatan pengakuan terhadap masyarakat adat
- Pengembangan norma hukum yang berbasis nilai sosial
- Reformasi pendidikan hukum yang kontekstual
Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Penutup
Sistem hukum nasional Indonesia dibangun di atas interaksi antara hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat tetap menjadi fondasi utama dalam menghadirkan keadilan yang dekat dengan masyarakat, sementara nilai-nilai keagamaan berperan sebagai sumber etis dalam pembentukan norma hukum. Tantangan terletak pada harmonisasi berbagai sumber hukum agar tidak menimbulkan konflik normatif. Pendekatan integratif memberikan arah yang lebih realistis dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, adaptif, dan berlegitimasi sosial. Hukum yang ideal bukan hanya yang tertulis dalam peraturan, tetapi yang hidup, dipahami, dan diterima oleh masyarakat.
Daftar Pustaka
Hartanto, Laporan Akhir Penelitian LPPM, Universitas Widya Mataram, 2025. http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/LAPORAN_AKHIR_PENELITIAN_LPPM_(Hartanto_2025)_-_Hartanto.pdf
Sulistyowati Irianto, “Globalisasi Hukum dalam Pluralisme Hukum Modern”. 2025. HE INDONESIAN JOURNAL OF SOCIO-LEGAL STUDIES (IJSLS). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=ijsls
Vidya Prahassacitta, “Pengakuan Living Law dalam KUHP: Antara Melawan Hukum Formal atau Material”, 2026. https://business-law.binus.ac.id/2026/04/28/pengakuan-living-law-dalam-kuhp-antara-melawan-hukum-formal-atau-material/
