Problem Hukum Pariwisata Indonesia (Overtourism, Pungli, dan Penipuan Digital)

Mahasiswa Magister Hukum UWM: Lestari Anggraeni, Suratman, Yessy Madya Putri, Niza Wibyana Tito

Sektor pariwisata Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun kompleksitas persoalan hukumnya. Di satu sisi, pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah; namun di sisi lain, terjadi berbagai problem structural, misalnya: distribusi wisatawan (overtourism), praktik pungutan liar (pungli), hingga penipuan berbasis digital oleh agen perjalanan.

Tulisan ini mencoba membaca secara kritis problem tersebut dalam satu kerangka: bahwa persoalan pariwisata Indonesia mengarah pada problem hukum tata kelola yang memerlukan pendekatan sistemik.

Narasi “Bali Sepi” dan Ilusi Kebijakan Pariwisata

Fenomena yang menarik muncul dari narasi “Bali sepi” yang sempat berkembang di ruang publik. Data pengamatan berita media justru menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan. Jika ditelisik lebih dalam, persoalannya bukan pada jumlah wisatawan, tetapi pada ketimpangan distribusi kunjungan.

Kawasan seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu mengalami tekanan berlebih, sementara wilayah lain relatif stagnan. Di sinilah muncul fenomena overtourism, yakni kondisi ketika jumlah wisatawan melampaui daya dukung lingkungan dan sosial.

Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi antara norma dan implementasi. Undang-Undang Kepariwisataan secara tegas mengamanatkan prinsip:

1. Pemerataan manfaat,
2. Keberlanjutan,
3. Keadilan distributif.

Namun realitas menunjukkan bahwa kebijakan masih cenderung berorientasi pada akumulasi kunjungan, bukan ”distribusi yang berkeadilan”.

Lebih problematik lagi, narasi “sepi” justru berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru, seperti promosi masif tanpa kontrol daya dukung. Ini memperlihatkan bahwa narasi publik dapat menjadi variabel hukum tidak langsung yang memengaruhi arah kebijakan.

Overtourism sebagai Kelemahan Regulasi

Fenomena overtourism tidak dapat dilepaskan dari lemahnya fungsi hukum sebagai instrumen pengendali. Dalam praktiknya, hukum kepariwisataan seringkali hanya berfungsi sebagai ”legalisasi aktivitas ekonomi”, bukan sebagai alat kontrol.

Dampak overtourism sangat konkret:

1. kemacetan dan tekanan infrastruktur,
2. krisis air bersih,
3. alih fungsi lahan tidak terkendali,
4. konflik sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal.

Dalam kerangka hukum lingkungan, kondisi ini seharusnya dikendalikan melalui prinsip daya dukung lingkungan (carrying capacity). Regulasi masih pada tataran norma, sehingga menimbulkan kelemahan regulasi operasional. Dengan kata lain, terjadi regulatory failure, yaitu kegagalan dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dalam batas-batas yang dapat ditoleransi secara ekologis dan sosial.

Pungutan Liar: Erosi Kepercayaan dalam Ekonomi Pariwisata

Jika overtourism mencerminkan problem makro, maka praktik pungli merupakan problem mikro yang berdampak sistemik. Pungli bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi ancaman serius terhadap trust economy dalam sektor pariwisata.

Dalam perspektif hukum bisnis, kepercayaan merupakan aset utama. Ketika wisatawan menghadapi pungutan tidak resmi:

1. Terjadi ketidakpastian biaya,
2. Muncul persepsi ketidakamanan,
3. Reputasi destinasi menurun secara cepat (terutama di era digital).

”Pungli” dapat dikualifikasikan sebagai:

1. perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),
2. pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam hubungan kontraktual,
3. bahkan berpotensi masuk ranah pidana tergantung konstruksi deliknya.

Pungli dapat berdampak meluas, karena mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintah di daerah. Ketika praktik ini berlangsung berulang, maka yang dipertanyakan efektivitas pengawasan negara.

Maka langkah-langkah yang dapat diupayakan:

1. Pengawasan lintas OPD,
2. Transparansi tarif,
3. Digitalisasi pembayaran

Penipuan Agen Travel: Wajah Baru Kejahatan Pariwisata Digital

Transformasi digital dalam sektor pariwisata membawa kemudahan, tetapi juga membuka ruang bagi kejahatan baru. Kasus penipuan oleh agen perjalanan seperti RR Tour & Travel dapat menjadi contoh.

Modus yang digunakan relatif klasik, namun dikemas secara modern:

1. Penawaran harga di bawah pasar,
2. Pembangunan kepercayaan awal,
3. Penggelapan dana konsumen,
4. Taktik penundaan refund.

Dari perspektif hukum pidana (WvS), perbuatan ini memenuhi unsur:

1. Penipuan (Pasal 378 KUHP),
2. Penggelapan (Pasal 372 KUHP),

serta dapat diperluas ke ranah UU ITE karena menggunakan media digital.

Sementara dari sisi hukum perdata dan perlindungan konsumen, pelaku jelas melanggar:

1. Hak atas informasi yang benar,
2. Hak atas kompensasi,
3. Prinsip transparansi.

Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah adanya kekosongan pengawasan administratif. Banyak agen perjalanan dapat beroperasi tanpa verifikasi ketat, tanpa jaminan deposit, bahkan tanpa sistem asuransi.

Akibatnya, posisi konsumen (masyarakat) menjadi sangat rentan karena ”keterlambatan” hukum, setelah kerugian terjadi.

Benang Merah: Kegagalan Tata Kelola dan Fragmentasi Regulasi

Jika ditarik benang merah dari tiga fenomena tersebut, terlihat pola yang konsisten: Problem utama pariwisata Indonesia terletak pada lemahnya tata kelola hukum yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi.

Beberapa indikatornya:

1. Kebijakan tidak berbasis data (kasus narasi “Bali sepi”).
2. Regulasi tidak operasional (pengendalian overtourism).
3. Pengawasan lemah (praktik pungli).
4. Adaptasi lambat terhadap digitalisasi (penipuan travel online).

Dalam perspektif teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman), kegagalan ini mencakup tiga dimensi sekaligus:

1. Substansi hukum: norma ada, tetapi tidak cukup operasional.
2. Struktur hukum: lembaga pengawas tidak efektif.
3. Budaya hukum: toleransi terhadap pelanggaran masih tinggi.

Arah Reformasi: Dari Regulasi ke Trust-Based Governance

Pembenahan sektor pariwisata tidak cukup dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif, dengan beberapa fokus:

1. Regulasi Berbasis Daya Dukung

Penetapan batas kunjungan, zonasi, dan sistem reservasi digital harus menjadi norma hukum yang mengikat.

2. Digitalisasi sebagai Instrumen Kontrol

Pengawasan menggunakan hukum modern: Transaksi non-tunai dan sistem monitoring real-time bukan sekadar inovasi.

3. Penguatan Perlindungan Konsumen

Perlu dikaji skema: deposit wajib bagi agen travel, asuransi kerugian konsumen, sertifikasi pelaku usaha yang terpantau.

4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek hukum, bukan sebagai ”objek” pariwisata. Tanpa ini, konflik sosial akan terus berulang.

5. Penegakan Hukum yang Konsisten

Tanpa sanksi yang tegas dan konsisten, seluruh regulasi hanya akan menjadi “macan kertas”, tidak terdistorsi oleh kekuatan/ kepentingan-kepentingan lain.

Penutup

Pariwisata Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, antara potensinya yang luar biasa; dan problem hukumnya semakin kompleks.

Fenomena overtourism, pungli, dan penipuan digital bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari satu penyakit yang sama: lemahnya tata kelola hukum dalam sektor pariwisata.

Jika tidak segera dibenahi, maka yang terancam bukan hanya citra pariwisata, tetapi juga kepercayaan publik sebagai fondasi utama ekonomi modern. Dan dalam dunia yang semakin digital dan transparan, kehilangan kepercayaan adalah kerugian yang paling mahal ”jauh melampaui angka statistik kunjungan wisatawan”.