Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak justru terjadi di lingkungan yang dianggap paling aman, seperti rumah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan yang memiliki hubungan kepercayaan dengan korban. Realitas tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum setelah peristiwa terjadi. Upaya pencegahan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia pendidikan. Dalam konteks inilah guru memiliki posisi strategis, bukan sebagai penyidik atau penegak hukum, melainkan sebagai pendidik yang mampu melakukan observasi awal terhadap perubahan tingkah-laku peserta didik sebelum dampak psikologis berkembang semakin berat.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meninggalkan konsekuensi yang jauh melampaui luka fisik. Dampaknya mencakup trauma psikologis, gangguan perkembangan emosi, perubahan-perubahan, kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosial, hingga gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD). Dalam banyak kasus, korban juga mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan berkepanjangan, depresi, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial (Batian & Hartanto, 2024, hlm. 34–36). Anak sering kali menunjukkan indikasi yang dapat diamati oleh orang dewasa di sekitarnya. Misalnya menjadi lebih pendiam, mudah marah, kehilangan minat belajar, sering menyendiri, menunjukkan rasa takut kepada orang tertentu, mengalami gangguan tidur, atau memperlihatkan penurunan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya. Berbagai perubahan tersebut bukan berarti secara otomatis membuktikan adanya kekerasan seksual. Namun, perubahan perilaku yang berlangsung secara konsisten perlu menjadi perhatian karena dapat menjadi indikator awal bahwa seorang anak sedang menghadapi masalah serius yang membutuhkan pendampingan profesional.
Perubahan perilaku menjadi salah satu objek utama dalam asesmen perkembangan anak di lingkungan Pendidikan. Selanjutnya kemampuan melakukan observasi merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki pendidik. Observasi berfungsi mengenali perubahan perkembangan anak sehingga pendidik dapat mengambil langkah yang tepat melalui komunikasi dengan orang tua, koordinasi dengan pihak sekolah, serta rujukan kepada tenaga profesional apabila diperlukan (tidak harus menentukan diagnosis psikologis ataupun menentukan adanya tindak pidana). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Kajian-kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap munculnya kerentanan anak menjadi korban. Misalnya UU. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di lingkungan pendidikan. Kajian tersebut menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual sering menghadapi trauma psikologis, stigma sosial, serta praktik victim-blaming yang menyebabkan mereka enggan menceritakan pengalaman yang dialaminya. Dalam kondisi demikian, gejala-gejala perilaku sering kali menjadi sinyal pertama yang lebih mudah diamati dibandingkan pengakuan langsung dari korban (Putri & Hartanto, 2026, hlm. 1–5). Lebih lanjt ini selaras dengan pemberitaan berbagai media bahwa banyak kasus terjadi karena relasi kuasa yang tidak seimbang, kedekatan emosional dengan pelaku, budaya diam, maupun rasa takut korban untuk melapor. Akibatnya berbagai kasus terlambat terungkap karena belum tampal dampak psikologi korban dan kompleks.
Guru Bukan Penyidik, tetapi Garda Terdepan dalam Observasi Awal
Perubahan-perubahan pada anak seringkali lebih mudah diamati oleh guru karena interaksi berlangsung secara rutin selama proses pembelajaran.. Guru dalam konteks ini merupakan salah satu orang dewasa yang berinteraksi secara rutin dengan anak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mengamati perubahan yang tampak yang terjadi dari waktu ke waktu. Perlu kita tahu bahwa kompetensi guru tidak harus memahami psikolog, penyidik, bahkan aparat penegak hukum. Maka kompetensi observasi secara umumpun menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas profesional sebagai pendidik. Temuan systematic review menunjukkan bahwa program pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah efektif meningkatkan pengetahuan, keterampilan perlindungan diri (self-protection skills), dan sikap anak terhadap kekerasan seksual pada peserta didik. Selaras dengan pendapat Che Yusof bahwa sekolah merupakan lingkungan yang strategis untuk mengembangkan upaya pencegahan, indikasi awal, serta perlindungan anak melalui keterlibatan guru dan komunitas sekolah (Che Yusof et al., 2022, hlm. 9).
Observasi yang dilakukan bukan sekadar melihat perilaku anak di kelas, tetapi memperhatikan konsistensi perubahan yang muncul. Misalnya, anak yang sebelumnya aktif tiba-tiba menjadi sangat pendiam, prestasi belajar menurun tanpa sebab yang jelas, mudah menangis, menghindari kontak dengan orang tertentu, atau menunjukkan kecemasan berlebihan ketika akan pulang ke rumah. Berbagai perubahan tersebut perlu dicatat secara objektif sebagai bagian dari asesmen awal, bukan langsung disimpulkan sebagai bukti telah terjadi kekerasan seksual. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil systematic literature review mengenai Direct Observation Systems (DOS) pada pendidikan anak usia dini yang menegaskan bahwa observasi langsung perlu dilakukan secara sistematis, berulang, dan menggunakan prosedur yang reliabel agar menghasilkan data perilaku yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan dan tindak lanjut yang tepat (Al-Hendawi et al., 2025, hlm. 19)
Asesmen awal yang dilakukan guru berfungsi sebagai pintu masuk menuju penanganan profesional, bukan sebagai proses pembuktian hukum. Hasil review of reviews juga menunjukkan bahwa respons terhadap dugaan kekerasan seksual pada anak perlu berorientasi pada keselamatan, proses pengungkapan (disclosure) yang sensitif, serta koordinasi lintas profesi, karena anak sering kali mengungkapkan pengalaman kekerasannya secara bertahap, bukan melalui satu pengakuan yang utuh sejak awal (McPherson et al., 2025, hlm. 290). Penelitian Putri & Hartanto mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa korban sering mengalami ”secondary victimization”, yaitu penderitaan tambahan akibat stigma sosial, praktik victim-blaming, tekanan lingkungan, hingga rasa takut terhadap pelaku maupun institusi tempat mereka melapor. Hal ini dapat berakibat banyak korban menarik diri dari lingkungan sosial dan memilih memendam pengalaman traumatis yang dialaminya (Putri & Hartanto, 2026, hlm. 9–11). Guru sebaiknya terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua atau wali, dan juga tetap menjaga kerahasiaan. Apabila ditemukan indikasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka berkoordinasi dengan kepala sekolah, konselor, psikolog, maupun lembaga perlindungan anak sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendekatan ataupun penegakan hukum memang penting untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi proses pemulihan perkembangan anak membutuhkan dukungan psikologis, lingkungan keluarga yang aman, sekolah yang responsif, serta masyarakat yang tidak memberikan stigma negatif kepada korban. Hal ini selaras dengan acara seminar dan nonton film dokumenter bersama yang diadakakan Fakultas Hukum Univ. Widya Mataram dengan judul ”Mengejar Mbak Puan”. Film tersebut menggambarkan bagaimana kekerasan yang berlangsung di ruang domestik sering kali tidak terlihat oleh masyarakat karena dianggap sebagai persoalan privat. Dalam interpretasi sistematis keadaan serupa dapat terjadi pada anak, karena ”luka” tidak selalu tampak secara fisik. Sebagian justru muncul melalui respon seorang anak, emosi, kemampuan belajar, maupun hubungan sosial yang perlahan berubah setelah anak mengalami pengalaman traumatis.
Perlindungan anak memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Orang tua membangun lingkungan pengasuhan yang aman dan terbuka, kemudian sekolah berusaha menciptakan budaya yang bebas dari kekerasan dan menghormati martabat setiap anak; Sementara itu, negara memastikan bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan sekaligus pemulihan yang komprehensif bagi korban. Keberhasilan perlindungan anak tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen masyarakat mengenali tanda-tanda awal ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Di sinilah kompetensi observasi yang dimiliki guru menjadi sangat penting. Akhirnya pendidikan diharapkan menjadi ”ruang yang aman” untuk menjaga tumbuh kembang anak secara utuh, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.
Daftar Pustaka
Al-Hendawi, M., Hussein, E., & Darwish, S. (2025). Direct observation systems for child behavior assessment in early childhood education: A systematic literature review. Early Childhood Education Journal. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10643-025-01873-4
Batian, I. A., & Hartanto. (2024). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan upaya perlindungan. Indonesian Journal of Law Research, 2(2), 32–41.
Che Yusof, R., Norhayati, M. N., & Mohd Azman, Y. (2022). Effectiveness of school-based child sexual abuse intervention among school children in the new millennium era: Systematic review and meta-analyses. Frontiers in Public Health, 10, Article 909254. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.909254
Hartanto. (2026). Sexual violence in educational settings: Bridging legal protection and psychological recovery for victims. Jurnal Meta-Yuridis, 9(1), 1–14.
McPherson, L., Gatwiri, K., Vosz, M., MacNamara, N., Mitchell, J., & Tucci, J. (2025). Approaches to assessment and intervention with children and young people who have experienced child sexual abuse: A review of reviews. Journal of Child & Adolescent Trauma, 18(2), 279–291. https://doi.org/10.1007/s40653-025-00702-4
Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan, & Pusat Studi Gender dan Anak Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. (2026). Pemutaran dan bedah film dokumenter ”Mengejar Mbak Puan” Tantangan implementasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Perspektif hak asasi perempuan (Materi kegiatan akademik). Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.
