Ruliyanando Gondo Suhandito, Dominicus Judiarta, Iwan Buchori / Mahasiswa Magister Hukum UWM
Lanskap kejahatan secara fundamental telah berubah dalam dunia digital. Kejahatan tidak sebatas pada ruang fisik, tetapi merambah ke ruang siber dengan karakteristik yang lebih kompleks. Maka hukum pidana dituntut untuk beradaptasi, khususnya dalam merumuskan ”batas pemidanaan” terhadap penyebaran hoaks dan kejahatan siber.
Salah satu isu krusial adalah bagaimana menentukan kapan suatu informasi yang salah dapat dipidana. Secara teori hukum pidana modern, menuntut adanya unsur kesalahan (mens rea) sebagai dasar pertanggungjawaban. Dalam konteks penyebaran hoaks, hal ini berarti pelaku harus mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah bohong.
Penting untuk menegaskan bahwa tidak semua penyebaran informasi yang salah dapat dipidana. Dalam pendekatan tindak pidana materiil, suatu perbuatan baru dapat dikenai sanksi apabila menimbulkan akibat nyata, seperti kerusuhan. Di sinilah konsep causal verband (hubungan kausalitas) menjadi penting untuk dipahami.
Tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan dan akibat, maka pemidanaan berpotensi melanggar prinsip nullum crimen sine culpa. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam hukum pidana modern yang menolak pemidanaan tanpa kesalahan.
Namun demikian, tantangan tidak berhenti pada aspek normatif. Dalam praktiknya pembuktian unsur “kerusuhan” seringkali menjadi problematik. Apakah kegaduhan di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai kerusuhan? Atau harus dibatasi pada gangguan fisik di ruang nyata? Tanpa batasan yang jelas, maka norma hukum berpotensi multitafsir.
Hal lain adalah contoh kasus peretasan dana BOS di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya berdimensi informasi, tetapi juga berdimensi ekonomi dan bahkan terhubung dengan kejahatan lain seperti narkotika dan pencucian uang. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap cybercrime harus bersifat integratif, tidak parsial.
Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan UU ITE, tetapi juga harus mengintegrasikan dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pendekatan ini penting untuk memutus aliran dana hasil kejahatan dan memberikan efek jera yang maksimal.
Pada akhirnya, tantangan terbesar hukum pidana di era digital adalah menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Pemidanaan yang terlalu longgar berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, namun pemidanaan yang terlalu ketat berisiko mengekang demokrasi.
Hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam mengatur ruang digital. Pendekatan preventif perlu senantiasa digalakkan, seperti literasi digital dan penguatan sistem keamanan siber; Upaya preventif seringkali justru menjadi kunci utama dalam menghadapi kompleksitas kejahatan di era informasi.
