Opini

Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia( Retorika Keadilan dan Praktik Responsif )

Leave a Comment / Opini / By

Mikael Sulistya, Daryoko, Suryanto, Susanto Waluyo/ Mahasiswa Fakultas Hukum UWM Wacana restorative justice berkembang sebagai kritik terhadap dominasi pendekatan retributif dalam hukum pidana modern. Sistem pemidanaan konvensional menempatkan negara sebagai aktor utama, pelaku sebagai subjek yang dihukum, serta korban dalam posisi marginal. Konsekuensi dari model tersebut terlihat dalam praktik penegakan hukum yang kerap berorientasi pada …

Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia( Retorika Keadilan dan Praktik Responsif ) Read More »

Pancasila: Mencari Keadilan di Tengah Disrupsi Digital

Leave a Comment / Opini / By

Reyza Teris Kurniawan, Tenang Sitanggang, Suratman, Reza Ahmad Mahasiswa Magister Hukum Universitas Widya Mataram, Perlindungan nilai-nilai ideologis Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan bangsa Indonesia yang berdiri di atas “kemajemukan” sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila lahir sebagai titik temu nilai yang menegaskan bahwa kebebasan, persatuan, dan keadilan tidak boleh saling meniadakan. Dalam konteks ini …

Pancasila: Mencari Keadilan di Tengah Disrupsi Digital Read More »

Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum: Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sepenuhnya Oleh Rakyat

Leave a Comment / Opini / By

Patmamedia. com (JOGJA) -Wajah penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2025, sangat memprihatinkan. Betapa tidak, di tengah gencarnya upaya penegakan hukum, justru banyak aparat penegak hukum yang terjerrumus tindak pidana. Ironisnya, hal itu terjadi saat mereka (aparat penegak hukum-red) tengah melaksanakan tugas penegakan hukum.  “Hukum sudah tidak dipercaya sepenuhnya oleh rakyat, ” tegas Dr Kelik Endro …

Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum: Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sepenuhnya Oleh Rakyat Read More »

Menuju Kabupaten Bantul Inklusif: Fondasi Kebijakan, Tantangan, dan Arah Baru Pembentukan Kalurahan Inklusi

Leave a Comment / Opini / By

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum – Dosen Fakultas Hukum UWM Perkembangan tata kelola pemerintahan modern semakin menekankan prinsip kesetaraan akses, nondiskriminasi, dan keadilan sosial. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika berbicara mengenai kelompok rentan terutama penyandang disabilitas. Indonesia telah lama mengikatkan diri pada mandat konstitusi, undang-undang, serta standar pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (rights-based …

Menuju Kabupaten Bantul Inklusif: Fondasi Kebijakan, Tantangan, dan Arah Baru Pembentukan Kalurahan Inklusi Read More »

Memandang Buku “DIKTISAINTEK BERDAMPAK”

Leave a Comment / Opini / By

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Selayang pandang buku “DIKTISAINTEK BERDAMPAK”, yang dapat dipahami sebagai dokumen strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); berfungsi bukan sekadar laporan capaian, melainkan penanda arah transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju paradigma baru. Uraiannya menekankan pergeseran paradigma dari pendidikan yang selama ini lebih …

Memandang Buku “DIKTISAINTEK BERDAMPAK” Read More »

Bagus Anwar

Amnesti dan Abolisi: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Leave a Comment / Opini / By

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc/Dosen Hukum Tata Negara Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki beberapa kewenangan istimewa yang dikenal sebagai hak prerogatif. Salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Meski bersifat prerogatif, pemberian amnesti dan abolisi tetap mensyaratkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan …

Amnesti dan Abolisi: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Read More »

Scroll to Top