Oleh: David Imanuel Bemey, Alvina Armi Choirul Nisa, Claudius Jose Ngaderman/ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Terorisme dalam hukum pidana modern dipahami sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya menyerang individu, tetapi juga mengancam keamanan nasional, stabilitas sosial, dan kedaulatan negara. Dalam praktiknya, tindak pidana terorisme tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai faktor, baik yang bersifat ideologis, sosial, ekonomi, maupun psikologis.
Perkembangan terorisme dii Indonesia menunjukkan pola yang semakin kompleks, juga melibatkan individu dengan latar belakang beragam. Hal ini menegaskan bahwa untuk memahami terorisme secara utuh, tidak cukup hanya melihat pada tindakannya, tetapi juga harus menelusuri akar penyebabnya, terutama radikalisme sebagai fondasi ideologis.
Radikalisme dalam hal ini menjadi penting untuk dikaji karena seringkali berfungsi sebagai tahap awal (precondition) yang dapat berkembang menjadi tindakan terorisme. Namun demikian, radikalisme tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan faktor lain seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis identitas, serta pengaruh lingkungan dan teknologi digital. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengelaborasi hubungan antara radikalisme, faktor ekonomi, dan latar belakang individu dalam membentuk tindak pidana terorisme di Indonesia.
Radikalisme dalam Perspektif Hukum Pidana
Konsepsi radikalisme dapat dipahami sebagai paham yang menghendaki perubahan secara mendasar dengan cara-cara ekstrem, yang dalam kondisi tertentu dapat membenarkan penggunaan kekerasan. Dalam perspektif hukum, radikalisme pada dasarnya belum tentu merupakan tindak pidana, selama masih berada dalam ranah pemikiran.
Kebebasan berpikir tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 28J UUD 1945 secara tegas memberikan batasan bahwa setiap kebebasan harus menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Di sinilah negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi ketika radikalisme telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban umum.
Dalam praktik hukum pidana, radikalisme sering diposisikan sebagai “early stage of terrorism”, yaitu fase awal yang dapat berkembang menjadi tindak pidana terorisme apabila disertai dengan niat dan tindakan konkret. Oleh karena itu, pendekatan hukum tidak cukup bersifat represif, tetapi juga harus mengedepankan fungsi preventif melalui kebijakan deradikalisasi.
Faktor Penyebab Radikalisme ( Ideologi dan Realitas Sosial )
Radikalisme merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor ideologi. Pemahaman yang sempit, eksklusif, dan bersifat hitam-putih terhadap suatu ajaran seringkali menjadi pintu masuk radikalisasi. Individu dengan pola pikir demikian cenderung intoleran dan menolak pluralitas, sehingga mudah menerima narasi ekstrem. Kedua, faktor sosial-ekonomi, khususnya kemiskinan dan ketimpangan. Dalam perspektif teori relative deprivation (Ted Robert Gurr), kekerasan dapat muncul dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ketika individu merasa terpinggirkan secara ekonomi, sementara kelompok lain tampak lebih sejahtera, muncul akumulasi kekecewaan yang berpotensi diarahkan ke dalam tindakan radikal. Namun perlu ditegaskan, kemiskinan bukan penyebab tunggal terorisme. Ia lebih tepat disebut sebagai faktor kondisional yang memperbesar kerentanan. Dalam banyak kasus, kelompok teroris memanfaatkan kondisi ini dengan menawarkan insentif ekonomi, identitas, dan rasa memiliki kepada calon anggota. Ketiga, faktor lingkungan dan sosial. Keluarga, pergaulan, dan komunitas memiliki peran signifikan dalam membentuk pola pikir individu. Lingkungan yang tertutup dan homogen seringkali menjadi ruang subur bagi penyebaran ideologi radikal. Keempat, faktor teknologi digital. Perkembangan media sosial telah mengubah wajah radikalisasi secara drastis. Penyebaran propaganda tidak lagi terbatas secara geografis, melainkan berlangsung secara cepat, masif, dan sulit dikontrol. Dalam konteks ini, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan. Kelima, faktor psikologis dan identitas. Individu yang mengalami krisis identitas, merasa tidak diakui, atau kehilangan arah hidup cenderung lebih mudah tertarik pada kelompok yang menawarkan makna, tujuan, dan solidaritas.
Proses yang Bertahap dari Radikalisme ke Terorisme
Keterkaitan antara radikalisme dan terorisme tidak bersifat otomatis, tetapi melalui proses bertahap. Dalam banyak studi, proses ini dimulai dari paparan ideologi, kemudian berkembang menjadi internalisasi nilai, dan akhirnya bermuara pada legitimasi kekerasan. Pada tahap awal, individu mulai menerima narasi yang membenarkan tindakan ekstrem. Selanjutnya, melalui interaksi dengan kelompok atau jaringan tertentu, terbentuk ikatan kolektif yang memperkuat keyakinan tersebut. Pada titik ini, tindakan kekerasan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai “pembenaran ideologis”. Faktor jaringan juga tidak dapat diabaikan. Banyak pelaku terorisme tidak bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur tertentu yang menyediakan dukungan logistik, moral, dan operasional. Di sinilah peran media digital semakin mempercepat proses transformasi dari radikalisme menuju terorisme.
Realitas Kemiskinan dan Rekrutmen Terorisme
Realita hubungan antara kemiskinan dan terorisme terlihat dalam pola rekrutmen. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa individu dari latar belakang ekonomi lemah lebih mudah direkrut, terutama ketika dihadapkan pada tawaran jaminan finansial dan kehidupan yang lebih baik. Menyederhanakan terorisme sebagai produk kemiskinan adalah kekeliruan. Banyak pelaku terorisme justru berasal dari latar belakang pendidikan yang cukup. Oleh karena itu, yang lebih tepat adalah melihat kemiskinan sebagai “enabling factor”, bukan penyebab utama. Yang sering terjadi adalah kombinasi antara ketidakadilan struktural, lemahnya akses ekonomi, dan narasi ideologis yang kemudian membentuk justifikasi terhadap tindakan kekerasan. Dalam kondisi tertentu, individu merasa tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan kelompok yang menjanjikan solusi instan.
Pendekatan Penanggulangan Represif dan Preventif
Dalam kerangka hukum Indonesia, penanggulangan terorisme telah diatur melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Regulasi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan ini saja tidak cukup.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif melalui:
- Program deradikalisasi, untuk mengubah pola pikir individu yang telah terpapar.
- Pendidikan dan literasi kritis, guna mencegah penyebaran ideologi ekstrem.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah rentan.
- Penguatan peran keluarga dan komunitas, sebagai benteng awal pencegahan.
- Pengawasan ruang digital, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan sipil.
Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.
Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa terorisme merupakan fenomena kompleks yang berakar pada radikalisme, ketimpangan sosial-ekonomi, serta dinamika individu dan lingkungan. Radikalisme berperan sebagai pintu masuk, sementara faktor lain mempercepat proses menuju tindakan terorisme. Maka strategi penanggulangan tidak dapat bersifat parsial. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan penegakan hukum. Tantangan terbesar hari ini bukan hanya menindak pelaku, tetapi memutus mata rantai radikalisasi sejak tahap paling awal. Di sinilah peran negara, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi krusial dalam menjaga ketahanan sosial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
