Opini

Trend Pejabat Publik yang Aktif di Media Sosial

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Trend Pejabat Publik yang Aktif di Media Sosial merupakan hal yang menarik dalam perspektif sosial dan dinikmati netizen. Namun dalam negara hukum, perspektif hukum akan melihat menggunakan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memperkenalkan norma baru terkait perlindungan …

Trend Pejabat Publik yang Aktif di Media Sosial Read More »

Selamat Hari Perempuan Internasional dari Ruang Komisi X DPR RI

Laili Nur Anisah, S.H., M.H/ Dosen Departemen Hukum Pidana “Bisa juga pemain bola yang sudah di atas 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia, nah anaknya itu yang kita harpkan menjadi pemain yang bagus juga…., banyak pemain yang jago-jago yang udah tua kita carikan istri di …

Selamat Hari Perempuan Internasional dari Ruang Komisi X DPR RI Read More »

Fenomena Hukum Tanah di Indonesia: Seritikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Di Atas Laut

Masyarakat Indonesia belum lama ini dikejutkan dengan adanya pagar di laut yang terdapat di laut Bekasi dan Tangerang diduga pagar laut itu sudah ada sejak tahun 2016. Masyarakat seperti tersentak dengan adanya berita tersebut, semua kaget. Baik masyarakat, nelayan dan bahkan pemerintah sendiri kaget dengan adanya pagar laut tersebut. Hal yang muncul dalam pemberitaan media …

Fenomena Hukum Tanah di Indonesia: Seritikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Di Atas Laut Read More »

MENYEIMBANGKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN DIGITAL

Oleh: Ridho Mufadly Akbar Ritonga NIM 211217786-Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Di era digital yang semakin maju, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan akan perlindungan digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada tahun 2008 diubah pada tahun 2016 dan telah diubah lagi untuk kedua kalinya pada tahun …

MENYEIMBANGKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN DIGITAL Read More »

MEMAHAMI HUKUM DENGAN TEORI FIKSI DAN TEORI PROGRESIF BERKACA DARI KASUS NYOMAN SUKENA

Dr. Kelik Endro Suryono S.H., M.Hum/ Dosen Hukum Tata Negara Baru-baru ini dunia hukum diramaikan dengan kasus pemeliharaan Landak Jawa oleh seorng warga Bali yang Bernama Nyoman Sukena (38). Nyoman Sukena dianggap melangggar Pasal 21 ayat ( 2 ) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang  Konservasi Sumber Daya …

MEMAHAMI HUKUM DENGAN TEORI FIKSI DAN TEORI PROGRESIF BERKACA DARI KASUS NYOMAN SUKENA Read More »

Transformasi Legalitas Formil Ke Legalitas Materiil Pembaharuan Hukum Pidana

Khairil Ikhsan, S.H., M.H/Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Asas legalitas/principle of legality atau yang pada istilah latin disebut nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali merupakan asas yang menegaskan bahwa tidak terdapat perilaku yang diancam maupun diancam pidana apabila tidak diputuskan terdahulu melalui undang-undang. Jadi, bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Hal …

Transformasi Legalitas Formil Ke Legalitas Materiil Pembaharuan Hukum Pidana Read More »

Scroll to Top