Opini

Fenomena Hukum Tanah di Indonesia: Seritikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Di Atas Laut

Masyarakat Indonesia belum lama ini dikejutkan dengan adanya pagar di laut yang terdapat di laut Bekasi dan Tangerang diduga pagar laut itu sudah ada sejak tahun 2016. Masyarakat seperti tersentak dengan adanya berita tersebut, semua kaget. Baik masyarakat, nelayan dan bahkan pemerintah sendiri kaget dengan adanya pagar laut tersebut. Hal yang muncul dalam pemberitaan media …

Fenomena Hukum Tanah di Indonesia: Seritikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Di Atas Laut Read More »

MENYEIMBANGKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN DIGITAL

Oleh: Ridho Mufadly Akbar Ritonga NIM 211217786-Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Di era digital yang semakin maju, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan akan perlindungan digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada tahun 2008 diubah pada tahun 2016 dan telah diubah lagi untuk kedua kalinya pada tahun …

MENYEIMBANGKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN DIGITAL Read More »

MEMAHAMI HUKUM DENGAN TEORI FIKSI DAN TEORI PROGRESIF BERKACA DARI KASUS NYOMAN SUKENA

Dr. Kelik Endro Suryono S.H., M.Hum/ Dosen Hukum Tata Negara Baru-baru ini dunia hukum diramaikan dengan kasus pemeliharaan Landak Jawa oleh seorng warga Bali yang Bernama Nyoman Sukena (38). Nyoman Sukena dianggap melangggar Pasal 21 ayat ( 2 ) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang  Konservasi Sumber Daya …

MEMAHAMI HUKUM DENGAN TEORI FIKSI DAN TEORI PROGRESIF BERKACA DARI KASUS NYOMAN SUKENA Read More »

Transformasi Legalitas Formil Ke Legalitas Materiil Pembaharuan Hukum Pidana

Khairil Ikhsan, S.H., M.H/Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Asas legalitas/principle of legality atau yang pada istilah latin disebut nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali merupakan asas yang menegaskan bahwa tidak terdapat perilaku yang diancam maupun diancam pidana apabila tidak diputuskan terdahulu melalui undang-undang. Jadi, bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Hal …

Transformasi Legalitas Formil Ke Legalitas Materiil Pembaharuan Hukum Pidana Read More »

FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Oleh: Jefrianus Tamo Ama /Mahasiswa Porgram Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki peran yang sangat strategi dalam pengawasan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance). Tugas pengawasan DPR terhadap pemerintah sebagai peran yang sangat fundamental. Dalam teori …

FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Read More »

DEMONSTRASI SANTUN DI YOGYAKARTA TENTANG REVISI UU PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc. /Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UWM Demonstrasi selalu menjadi salah satu ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Pada berbagai kesempatan, demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau keputusan lembaga negara. Salah satu demonstrasi yang mencuri perhatian publik adalah demonstrasi yang terjadi di Yogyakarta …

DEMONSTRASI SANTUN DI YOGYAKARTA TENTANG REVISI UU PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Read More »

Scroll to Top