Opini

Restorative Justice dan Kriminalisasi Ekspresi dalam UU ITE

Delvasta Endyka, Anang Setiyana / Mahasiswa Magister Hukum Universitas Widya Mataram Fenomena penegakan hukum di ruang digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan suatu paradoks. Sisi pertama, negara berupaya mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) sebagai wajah humanis hukum pidana modern. Si sisi lain, praktik penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru …

Restorative Justice dan Kriminalisasi Ekspresi dalam UU ITE Read More »

Batas Pemidanaan Hoaks dan Cybercrime: Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Digital

Ruliyanando Gondo Suhandito, Dominicus Judiarta, Iwan Buchori / Mahasiswa Magister Hukum UWM Lanskap kejahatan secara fundamental telah berubah dalam dunia digital. Kejahatan tidak sebatas pada ruang fisik, tetapi merambah ke ruang siber dengan karakteristik yang lebih kompleks. Maka hukum pidana dituntut untuk beradaptasi, khususnya dalam merumuskan ”batas pemidanaan” terhadap penyebaran hoaks dan kejahatan siber. Salah …

Batas Pemidanaan Hoaks dan Cybercrime: Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Digital Read More »

Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan

Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H., Dosen Program Studi Hukum Universitas Widya Mataram Hukum pidana mengenal hal yang pokok dari suatu tindak pidana adalah adanya niat jahat (mens rea). Hal tersebut yang harus dibuktikan secara nyata dalam kasus yang melibatkan Amsal Sitepu. Amsal Sitepu dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang …

Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan Read More »

Problem Hukum Pariwisata Indonesia (Overtourism, Pungli, dan Penipuan Digital)

Mahasiswa Magister Hukum UWM: Lestari Anggraeni, Suratman, Yessy Madya Putri, Niza Wibyana Tito Sektor pariwisata Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun kompleksitas persoalan hukumnya. Di satu sisi, pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah; namun di sisi lain, terjadi berbagai problem structural, misalnya: distribusi wisatawan (overtourism), praktik …

Problem Hukum Pariwisata Indonesia (Overtourism, Pungli, dan Penipuan Digital) Read More »

Kasus Bibi Kelinci – Kopitiam (Dugaan Pencurian dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP & UU ITE)

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UWM Berbagai media sosial sedang marak pemberitaan tentang restoran di Jakarta “Bibi Kelinci”. Hal ini terjadi karena masyarakat masif berinteraksi dan menyampaikan informasi di ruang publik menggunakan teknologi. Media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena tempat berbagai peristiwa dipublikasikan, diperdebatkan, …

Kasus Bibi Kelinci – Kopitiam (Dugaan Pencurian dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP & UU ITE) Read More »

WNI Menjadi Tentara Asing: Persoalan Loyalitas, Hukum, dan Tanggung Jawab Negara

Bagus Anwar Hidayatulloh, Akademisi Hukum Tata Negara, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta Fenomena warga negara Indonesia (WNI) yang memilih bergabung sebagai tentara asing memunculkan persoalan serius dalam perspektif hukum tata negara, kewarganegaraan, dan etika kenegaraan. Persoalan ini tidak dapat disederhanakan semata-mata sebagai pilihan individu mencari pekerjaan atau penghidupan yang lebih layak, melainkan menyentuh inti paling mendasar …

WNI Menjadi Tentara Asing: Persoalan Loyalitas, Hukum, dan Tanggung Jawab Negara Read More »

Scroll to Top