Opini

Antara Kebebasan Ekspresi dan Pidana: Menguji Batas Hoaks dalam Hukum Indonesia

Leave a Comment / Opini / By

Dwi Sulistyoningrum, Sutrisno / Magister Hukum , Universitas Widya Mataram Era digital memacu penyebaran informasi terjadi dengan kecepatan maksimal. Disisi lain muncul problem serius berupa penyebaran hoaks yang tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang luas. Persoalan yang kemudian muncul adalah: kapan suatu informasi dapat dipidana sebagai hoaks ? Secara konseptual tidak …

Antara Kebebasan Ekspresi dan Pidana: Menguji Batas Hoaks dalam Hukum Indonesia Read More »

Restorative Justice dan Kriminalisasi Ekspresi dalam UU ITE

Leave a Comment / Opini / By

Delvasta Endyka, Anang Setiyana / Mahasiswa Magister Hukum Universitas Widya Mataram Fenomena penegakan hukum di ruang digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan suatu paradoks. Sisi pertama, negara berupaya mengedepankan pendekatan restorative justice (RJ) sebagai wajah humanis hukum pidana modern. Si sisi lain, praktik penegakan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru …

Restorative Justice dan Kriminalisasi Ekspresi dalam UU ITE Read More »

Batas Pemidanaan Hoaks dan Cybercrime: Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Digital

Leave a Comment / Opini / By

Ruliyanando Gondo Suhandito, Dominicus Judiarta, Iwan Buchori / Mahasiswa Magister Hukum UWM Lanskap kejahatan secara fundamental telah berubah dalam dunia digital. Kejahatan tidak sebatas pada ruang fisik, tetapi merambah ke ruang siber dengan karakteristik yang lebih kompleks. Maka hukum pidana dituntut untuk beradaptasi, khususnya dalam merumuskan ”batas pemidanaan” terhadap penyebaran hoaks dan kejahatan siber. Salah …

Batas Pemidanaan Hoaks dan Cybercrime: Antara Kepastian Hukum dan Kebebasan Digital Read More »

Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan

Leave a Comment / Opini / By

Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H., Dosen Program Studi Hukum Universitas Widya Mataram Hukum pidana mengenal hal yang pokok dari suatu tindak pidana adalah adanya niat jahat (mens rea). Hal tersebut yang harus dibuktikan secara nyata dalam kasus yang melibatkan Amsal Sitepu. Amsal Sitepu dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang …

Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan Read More »

Problem Hukum Pariwisata Indonesia (Overtourism, Pungli, dan Penipuan Digital)

Leave a Comment / Opini / By

Mahasiswa Magister Hukum UWM: Lestari Anggraeni, Suratman, Yessy Madya Putri, Niza Wibyana Tito Sektor pariwisata Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun kompleksitas persoalan hukumnya. Di satu sisi, pariwisata menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah; namun di sisi lain, terjadi berbagai problem structural, misalnya: distribusi wisatawan (overtourism), praktik …

Problem Hukum Pariwisata Indonesia (Overtourism, Pungli, dan Penipuan Digital) Read More »

Kasus Bibi Kelinci – Kopitiam (Dugaan Pencurian dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP & UU ITE)

Leave a Comment / Opini / By

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UWM Berbagai media sosial sedang marak pemberitaan tentang restoran di Jakarta “Bibi Kelinci”. Hal ini terjadi karena masyarakat masif berinteraksi dan menyampaikan informasi di ruang publik menggunakan teknologi. Media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena tempat berbagai peristiwa dipublikasikan, diperdebatkan, …

Kasus Bibi Kelinci – Kopitiam (Dugaan Pencurian dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP & UU ITE) Read More »

Scroll to Top