Adnan Trian Wicaksono , Putragus Miftahul Huda dan Bellia Melati Putri / Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital telah menggeser struktur ekonomi konvensional menuju ekonomi berbasis platform. Marketplace, ride-hailing, hingga financial technology menjadi pilar utama dalam ekosistem digital Indonesia. Karakteristik utama ekonomi platform terletak pada penggunaan algoritma, data sebagai aset utama, serta model bisnis berbasis jaringan (network effects). Kondisi ini memunculkan tantangan hukum yang tidak sederhana karena melibatkan berbagai rezim sekaligus, yaitu hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.
Transformasi tersebut tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga berpotensi melahirkan praktik eksploitatif dan ketimpangan pasar. Regulasi yang ada seringkali belum mampu mengimbangi kecepatan inovasi digital, sehingga menimbulkan ruang abu-abu (grey area) dalam penegakan hukum.
Dominasi Platform dan Persaingan Usaha
Ekosistem marketplace digital memperlihatkan kecenderungan dominasi oleh platform besar melalui pemanfaatan algoritma dan strategi harga agresif. Dalam praktiknya, ekosistem e-commerce juga membentuk relasi hukum kompleks antara platform, pelaku usaha, dan konsumen yang berimplikasi pada perluasan tanggung jawab hukum platform digital.[1] Salah satu isu utama adalah praktik predatory pricing yang dilakukan untuk menguasai pasar dengan cara menekan harga hingga di bawah biaya produksi.
hal ini bertentangan dengan ketentuan: Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang pada intinya “Pelaku usaha dilarang melakukan praktik jual rugi dengan maksud menyingkirkan pesaingnya.”
Muncul permasalahan ketika praktik tersebut dilakukan dalam konteks ekonomi digital yang didukung oleh subsidi investor. Model bisnis startup seringkali tidak bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek, melainkan ekspansi pengguna. Dengan demikian, konsep “jual rugi” menjadi sulit dibuktikan secara konvensional.
Lebih lenjut, algoritma yang digunakan platform juga berpotensi menciptakan diskriminasi harga dan preferensi produk tertentu. Kondisi ini mengarah pada bentuk baru dari penyalahgunaan posisi dominan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum persaingan usaha Indonesia.
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital
Hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif melalui UU Perlindungan Konsumen:
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:
menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:
mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
Praktik dalam perdagangan digital, perlindungan tersebut menghadapi beberapa kendala utama:
- Asimetri informasi, di mana konsumen tidak memiliki akses terhadap mekanisme algoritma platform.
- Kontrak baku sepihak, yang seringkali merugikan konsumen.
- Keterbatasan yurisdiksi, terutama dalam transaksi lintas negara.
Konsumen seringkali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang terhadap platform. Ketentuan “terms and conditions” disusun sepihak dan sulit dinegosiasikan.
Perlindungan Data Pribadi sebagai Dimensi Baru
Dimensi baru dalam hukum digital adalah perlindungan data pribadi yang kini diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memperkenalkan prinsip-prinsip penting, antara lain:
- Consent (persetujuan)
- Purpose limitation (pembatasan tujuan)
- Data minimization
- Accountability
Namun tantangan utama terletak pada implementasi, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas negara. Implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural, termasuk inkonsistensi pengawasan dan keterbatasan efektivitas penegakan hukum.[2]
Fragmentasi Regulasi dan Regulatory Gap
Analisis menunjukkan adanya overlapping rezim hukum dalam pengaturan ekonomi digital di Indonesia:
- Persaingan usaha → Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Perlindungan konsumen → Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) / Pengadilan
- Perlindungan data pribadi → Otoritas PDP
Fragmentasi ini menimbulkan regulatory gap, terutama dalam menangani platform digital yang memiliki karakter lintas sektor.
Kurangnya koordinasi yang kuat antar lembaga menyebabkan potensi konflik kewenangan serta ketidakefektifan penegakan hukum. Dalam praktik, satu kasus dapat memiliki dimensi persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan pelanggaran data sekaligus, namun ditangani secara terpisah.
Penutup
Transformasi hukum digital di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan regulasi yang lebih terintegrasi. Model ekonomi platform tidak dapat lagi diatur secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai rezim hukum.
Penguatan koordinasi antar lembaga, pembaruan regulasi yang adaptif terhadap teknologi, serta peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan ini. Tanpa langkah tersebut, hukum akan tertinggal dari dinamika ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
Daftar Pustaka
Audiawati, A. (2025). Tanggung jawab hukum pelaku usaha platform digital terhadap perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Kharisma, D., Tobing, W. T. M. L., Susanti, E., & Aprili, R. (2024). Evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia: Studi kebijakan dan analisis SWOT. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan
[1] Audiawati, A. (2025). Tanggung jawab hukum pelaku usaha platform digital terhadap perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5832/3779
[2] Kharisma, D., Tobing, W. T. M. L., Susanti, E., & Aprili, R. (2024). Evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia: Studi kebijakan dan analisis SWOT. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2228/1701
