Muhammad Syaichu Asyafi, Muhammad Nuril Huda dan Rocksy / Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
Pendahuluan
Indonesia menghadirkan model unik dalam sistem hukum: pluralisme antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional modern. Dinamika ini semakin kompleks dalam era digital. Pluralisme tersebut tidak hanya mencerminkan keragaman sumber hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan integrasi normatif agar tidak terjadi konflik antar sistem hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.[1] Landasan Konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:
Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara hukum Indonesia tidak bersifat monistik, melainkan membuka ruang bagi eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konstitusi. Lebih lanjut hal ini juga mendasari diakuinya hukum adat dalam sengketa tanah.
Eksistensi dan Tantangan Hukum Adat serta Integrasi Hukum
Hukum adat tetap eksis dalam praktik karena bertumpu pada mekanisme musyawarah mufakat yang menempatkan penyelesaian sengketa sebagai sarana pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penegakan hak secara formal. Orientasi ini menjaga harmoni sosial sekaligus mencerminkan legitimasi moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum adat memiliki daya ikat sosiologis yang kuat meskipun tidak selalu dikodifikasi.
Keberadaan hukum adat menghadapi tantangan ”struktural” dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan dokumentasi formal seringkali menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, khususnya dalam sengketa pertanahan, di mana hukum adat kerap berbenturan dengan rezim administrasi pertanahan berbasis sertifikasi yang menuntut kepastian hukum tertulis. Situasi ini memperlihatkan adanya konflik antara kepastian hukum formal dan keadilan berbasis nilai lokal.
Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dilakukan melalui positivisasi norma-norma syariah, salah satunya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai rujukan utama dalam praktik peradilan agama. KHI tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai normatif Islam, tetapi juga menyederhanakan penerapannya dalam kerangka hukum negara.
Peradilan agama memiliki kewenangan yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah bertransformasi dari norma keagamaan menjadi bagian integral dari sistem hukum positif, khususnya dalam perkara-perkara personal dan ekonomi berbasis prinsip syariah. Integrasi tersebut memperkuat pluralisme hukum Indonesia sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapan norma-norma Islam di ranah yudisial
Transformasi Digital Negara Hukum
Modernisasi hukum tampak melalui penerapan e-Court dan e-Litigation berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta digitalisasi peradilan. Digitalisasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi proses peradilan, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi sistem hukum dalam mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.[2]
Perluasan Konsep Negara Hukum
Negara hukum modern tidak lagi dipahami semata sebagai supremasi hukum dalam arti formal, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk perlindungan hak asasi manusia di ruang digital, transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan, serta akuntabilitas lembaga negara. Perkembangan teknologi informasi mendorong negara untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks digital, sehingga lahir konsep negara hukum yang adaptif terhadap transformasi teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.
Tantangan Global
Perkembangan tersebut dihadapkan pada tantangan global yang semakin kompleks. Yurisdiksi lintas negara menimbulkan persoalan kewenangan dalam penegakan hukum, khususnya ketika suatu perbuatan hukum terjadi di lebih dari satu wilayah hukum. Kejahatan siber memperlihatkan karakter tanpa batas yang sulit dijangkau oleh sistem hukum konvensional, sementara perlindungan data pribadi menjadi isu krusial seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya nasional, tetapi juga terintegrasi secara internasional.
Harmonisasi:
Harmonisasi ketiga sistem hukum menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keseimbangan sistem hukum Indonesia. Hukum adat berperan sebagai sumber legitimasi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam memberikan landasan nilai moral dan keadilan substantif, khususnya dalam kehidupan personal dan ekonomi syariah. Hukum nasional berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum yang mengikat secara formal. Sinergi ketiganya tidak dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan, melainkan untuk membangun keterpaduan yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara utuh.
Penutup
Masa depan hukum Indonesia terletak pada kemampuan untuk mengharmonisasikan ketiga sistem hukum tersebut secara proporsional. Dominasi satu sistem justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik normatif. Digitalisasi hukum harus diarahkan sebagai sarana penguatan sistem hukum nasional, tanpa menghilangkan identitas dan nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi hukum Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Fathurrahman, A., et al. (2024). Pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia: Integrasi hukum adat dan hukum negara. Walisongo Law Review, 6(2). https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/25566/6797
Rahman, S., et al. (2023). Transformasi hukum dalam era digital dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Al-Zayn: Jurnal Hukum, 5(1). https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/2150/1317
[1] Fathurrahman, A., et al. (2024). Pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia: Integrasi hukum adat dan hukum negara. Walisongo Law Review, 6(2)
[2] Rahman, S., et al. (2023). Transformasi hukum dalam era digital dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Al-Zayn: Jurnal Hukum, 5(1)
