Opini

Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum: Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sepenuhnya Oleh Rakyat

Patmamedia. com (JOGJA) -Wajah penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2025, sangat memprihatinkan. Betapa tidak, di tengah gencarnya upaya penegakan hukum, justru banyak aparat penegak hukum yang terjerrumus tindak pidana. Ironisnya, hal itu terjadi saat mereka (aparat penegak hukum-red) tengah melaksanakan tugas penegakan hukum.  “Hukum sudah tidak dipercaya sepenuhnya oleh rakyat, ” tegas Dr Kelik Endro …

Dr Kelik Endro Suryono, SH MHum: Hukum Sudah Tidak Dipercaya Sepenuhnya Oleh Rakyat Read More »

Menuju Kabupaten Bantul Inklusif: Fondasi Kebijakan, Tantangan, dan Arah Baru Pembentukan Kalurahan Inklusi

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum – Dosen Fakultas Hukum UWM Perkembangan tata kelola pemerintahan modern semakin menekankan prinsip kesetaraan akses, nondiskriminasi, dan keadilan sosial. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika berbicara mengenai kelompok rentan terutama penyandang disabilitas. Indonesia telah lama mengikatkan diri pada mandat konstitusi, undang-undang, serta standar pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (rights-based …

Menuju Kabupaten Bantul Inklusif: Fondasi Kebijakan, Tantangan, dan Arah Baru Pembentukan Kalurahan Inklusi Read More »

Memandang Buku “DIKTISAINTEK BERDAMPAK”

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Selayang pandang buku “DIKTISAINTEK BERDAMPAK”, yang dapat dipahami sebagai dokumen strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); berfungsi bukan sekadar laporan capaian, melainkan penanda arah transformasi pendidikan tinggi Indonesia menuju paradigma baru. Uraiannya menekankan pergeseran paradigma dari pendidikan yang selama ini lebih …

Memandang Buku “DIKTISAINTEK BERDAMPAK” Read More »

Bagus Anwar

Amnesti dan Abolisi: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc/Dosen Hukum Tata Negara Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki beberapa kewenangan istimewa yang dikenal sebagai hak prerogatif. Salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Meski bersifat prerogatif, pemberian amnesti dan abolisi tetap mensyaratkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan …

Amnesti dan Abolisi: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Read More »

Seni Mural dan Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum dan Masyarakat

Carolus Evan Putra Edginio/Mahasiswa Fakultas Hukum Di era saat ini banyak cara untuk mengekspresikan suatu hal baik itu pendapat,  keresahan, kritikan, maupun ungkapan dari dalam diri. Cara yang digunakan untuk menyampaikannya hal-hal tersebut berbeda-beda antar individu. Ada yang menggunakan sebuah tulisan, postingan media sosial, lagu, dan gambar seperti seni mural. Berfokus pada mural, menurut Kamus …

Seni Mural dan Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum dan Masyarakat Read More »

Kekerasan Seksual dalam Relasi Medis: Tanggung Jawab Hukum dan Etika Klinis

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Sejumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter mencuat sepanjang Maret-April 2025. Lokasinya tersebar mulai dari Bandung, Garut, hingga Malang. Terungkapnya tindakan asusila di dunia medis ini mendorong para korban untuk angkat bicara dan melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak berwajib. Kasus-kasus …

Kekerasan Seksual dalam Relasi Medis: Tanggung Jawab Hukum dan Etika Klinis Read More »

Scroll to Top