Opini

Krisis Kenegarawanan dalam Pemilihan Hakim MK

Bagus Anwar Hidayatulloh / Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Widya Mataram, Yogyakarta Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai keputusan konstitusional strategis yang berpengaruh langsung terhadap arah demokrasi dan tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, standar dan mekanisme seleksi hakim MK seharusnya ditempatkan pada derajat etika dan kenegarawanan tertinggi, …

Krisis Kenegarawanan dalam Pemilihan Hakim MK Read More »

Kejahatan Siber Berbasis Kecerdasan Artifisial dan Krisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Lestari Anggraini, Suratman / Mahasiswa Fakultas Hukum UWM Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah kejahatan secara fundamental. Ruang siber tidak lagi sekadar medium komunikasi, melainkan telah menjadi arena baru bagi praktik kriminal yang kompleks, masif, dan lintas batas. Fenomena ini tercermin dalam kasus Bjorka yang “tidak hanya menimbulkan keresahan publik yang luar biasa, tetapi juga …

Kejahatan Siber Berbasis Kecerdasan Artifisial dan Krisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Read More »

Memahami Korupsi dalam KUHP Nasional: Antara Motivasi Psikologis dan Humanisasi Pemidanaan

Akbar Hidayatullah / Mahasiswa Fakultas Hukum UWM Korupsi masih menjadi salah satu persoalan struktural paling serius dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menurunkan kualitas pelayanan, serta mencederai keadilan sosial. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam …

Memahami Korupsi dalam KUHP Nasional: Antara Motivasi Psikologis dan Humanisasi Pemidanaan Read More »

Ketika Utang, Data Pribadi, dan Hukum Pidana Beririsan

Ovi Muh., Naufal Haidar, Gilang, Yoki Maolana, Bimo Arifin / Mahasiswa Fakultas Hukum UWM Penagihan utang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan ekonomi modern. Pada mulanya, praktik ini berjalan dalam koridor wajar sebagai pengingat atas kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian perdata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wajah penagihan menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. …

Ketika Utang, Data Pribadi, dan Hukum Pidana Beririsan Read More »

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP(Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia)

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum, Davit, Aditya, Dwi Afandi, Agung Budi Wibowo / Fakultas Hukum UWM Pendahuluan Pembaruan hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai salah satu fase paling menentukan dalam perjalanan sistem peradilan pidana nasional pasca-kolonial. Perubahan ini tidak sekedar menyentuh aspek teknis prosedural, …

Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP(Kerangka Paradigmatik Hukum Acara Pidana Indonesia) Read More »

Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Realitas Perguruan Tinggi Swasta

Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum / Dosen Fakultas Hukum UWM Indonesia tengah memasuki era baru dalam pembangunan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak lagi diposisikan semata sebagai ruang akademik yang berdiri terpisah dari denyut kehidupan sosial, melainkan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional, pilar penguatan industri strategis, sekaligus instrumen penting transformasi sumber daya manusia. Arah besar ini …

Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Realitas Perguruan Tinggi Swasta Read More »

Scroll to Top