Opini

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber dan Penipuan Online di Indonesia

Shiva Aunura Oktaviana, Karunia Dwi Salamah / Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Pendahuluan Perkembangan teknologi melahirkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cybercrime. Penipuan online menjadi bentuk paling dominan dengan karakteristik anonim, lintas batas, dan berbasis teknologi. Penyelidikan terhadap tindak pidana ini menghadapi hambatan serius, terutama dalam pelacakan jejak digital pelaku serta keterbatasan kemampuan …

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber dan Penipuan Online di Indonesia Read More »

Transformasi Sistem Hukum Indonesia (Korupsi dan Kebebasan Demokrasi)

Deborah Regina Tamungku, Satrio Yakob Adhi Rangga, M. Adita Dwi Farhan, Ikhsan Sidiq Subangaun/ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Rumusan tersebut menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi seluruh tindakan negara dan sebagai alat pengendali kekuasaan. Hukum tidak sekadar norma tertulis, melainkan sistem …

Transformasi Sistem Hukum Indonesia (Korupsi dan Kebebasan Demokrasi) Read More »

Konflik Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Tantangan Pluralisme dan Negara Hukum)

Oleh: Maria Kristina Lau, Novandy Nurdin, Intan Darasukma/Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Indonesia berdasarkan konstitusi menempatkan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi pluralisme. Sistem hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara hukum Barat (civil law), hukum adat, dan hukum agama, sehingga membentuk karakter hukum yang bersifat pluralistik. Struktur sosial yang majemuk menuntut hukum untuk …

Konflik Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Tantangan Pluralisme dan Negara Hukum) Read More »

KASUS KERACUNAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF SISTEM DAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Nayla Yulita Putri, Zahirah Safitri, Ainun Sukmadariyani/Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan sebagai instrumen kebijakan publik untuk memenuhi hak atas pangan sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan tersebut selaras dengan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan umum sebagaimana tercermin dalam Pasal 28C dan Pasal 34 UUD 1945. …

KASUS KERACUNAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF SISTEM DAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA Read More »

EFEKTIVITAS UU NO. 27 TAHUN 2022 DALAM MENJAMIN KEDAULATAN DATA PRIBADI DI ERA BIG DATA

Fatimah Mahmudi Hartono, Hartanto / Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap interaksi sosial dan ekonomi menjadi berbasis data. Fenomena big data memungkinkan pengumpulan, analisis, dan distribusi data pribadi dalam skala besar, sering kali tanpa kontrol penuh dari individu sebagai subjek data. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi …

EFEKTIVITAS UU NO. 27 TAHUN 2022 DALAM MENJAMIN KEDAULATAN DATA PRIBADI DI ERA BIG DATA Read More »

SINERGI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Oleh: Rosi Ahmadi/Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Peristiwa terorisme di Indonesia konon sudah ada sejak tahun 1981, kemudian berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional. Dalam dinamika kontemporer, terorisme tidak lagi dipahami sebagai kejahatan konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi extraordinary crime yang memiliki karakteristik terorganisir, lintas negara (transnasional), dan berdampak sistemik terhadap stabilitas negara. …

SINERGI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Read More »

Scroll to Top